Iklan

Network
Sabtu, 03 November 2018, November 03, 2018 WIB
Last Updated 2021-10-02T15:21:45Z
Nasional

Pimpinan OKP Nasional Siapkan 500 Pengacara Muda Bantu Korban Pesawat Lion Air JT610

Advertisement

Jakarta - Dukungan terhadap Kementerian Perhubungan RI untuk mencabut izin operasional maskapai penerbangan lion air terus mengalir, kali ini datang dari para pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).

Adapun OKP tergabung seperti GEMURA, PERISAI, PBB, KNPD, IPPA, IPA, PMI, SEPMI, dan sebagainya yang ikut angkat bicara terkait jatuhnya pesawat JT 610 milik maskapai yang terkenal mempunyai banyak masalah tersebut. 

Oktasari Sabil yang menjadi juru bicara para pimpinan okp menjelaskan menteri Perhubungan Budi Karya harus tegas menutup Lion Air karena tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan dalam menjalankan bisnisnya.

"Sebagai representatif dari pemuda indonesia kami minta pak Jokowi untuk mengganti menhub jika tidak berani mencabut izin operasional Lion Air, menurut kami sudah banyak masalah human eror di Lion Air, dari pilot yang menggunakan narkoba sampai suara desahan di kokpit pesawat, hari ini kita berduka karena tidak profesionalnya maskapai Lion Air yang membuat pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 jatuh dan memakan korban," tegas Okta.

Selanjutanya, Okta menjelaskan para pimpinan okp juga sepakat atas saran dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengatakan Lion Air digugat Rp 1 Triliun untuk setiap korban, sebagai pembelajaran bagi maskapai lainnya untuk profesional menjaga keselamatan dan keamanan penumpang. 

"Kami sudah siapkan 500 pengacara muda untuk membantu para korban jiwa yang ingin menggugat maskapai lion air dan pabrik pesawat Lion Air 737 dengan nomor penerbangan JT 610 yang jatuh pada hari Selasa (30/10) di Laut Jawa dan diduga menewaskan semua 189 orang di dalamnya, sebagai aksi sosial kami sesama manusia," jelas Okta. 

Okta juga menerangkan   membuka posko advokasi hukum korban pesawat penerbangan JT 610 maskapai Lion Air di Jalan Taman Amir Hamzah no 2, Menteng, Jakarta Pusat. 

"Para korban hanya perlu membawa data keluarga yang menjadi korban ke posko advokasi hukum yang kami buat bersama, dan kami juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam atas insiden ini semoga ini menjadi persitiwa terakhir yang ada di Indonesia," tegas Okta.